PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) tengah melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah ini diambil guna mencari solusi efektif terkait akses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya bagi kendaraan angkutan barang berupa truk.
Koordinasi ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat diakses oleh pelaku usaha transportasi yang memang berhak menerimanya. Fokus utama dari pertemuan ini adalah mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan mekanisme penyaluran yang lebih efisien agar tidak terjadi kelangkaan atau penyalahgunaan di titik-titik distribusi.
Pihak Pertamina menekankan pentingnya sinergi antara regulator dan operator dalam mengawasi penggunaan BBM bersubsidi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan sistem distribusi yang terintegrasi, diharapkan para pengemudi truk dapat memperoleh akses bahan bakar dengan lebih mudah tanpa harus menghadapi antrean panjang atau ketidakpastian stok di SPBU.
Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan untuk memperkuat validasi data kendaraan yang berhak menerima subsidi. Hal ini dilakukan agar kuota BBM yang telah dialokasikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung mobilitas logistik di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, yang merupakan jalur utama distribusi barang antarwilayah.
Upaya penataan distribusi BBM bersubsidi merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang pokok, mengingat sektor transportasi truk memiliki peran vital dalam rantai pasok logistik nasional. Pengawasan yang ketat diharapkan mampu meminimalisir praktik penimbunan yang merugikan masyarakat luas.
