PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta secara resmi memperkuat hubungan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY). Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi serta koordinasi antarlembaga.
Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan koordinasi kelembagaan guna memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan hukum dalam menjalankan berbagai program kerja. Melalui kesepakatan ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling mendukung dalam aspek pengawasan dan pendampingan hukum, sehingga potensi kendala dalam pelaksanaan tugas dapat dimitigasi sejak dini.
Sinergi antara PLN UID Yogyakarta dan Kejati DIY diharapkan mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan transparan. Dengan adanya koordinasi yang intensif, proses pengambilan keputusan dalam proyek-proyek strategis kelistrikan di wilayah Yogyakarta dapat dilakukan dengan lebih percaya diri karena telah mendapatkan arahan dan pertimbangan hukum yang tepat dari pihak kejaksaan.
Kerja sama ini juga mencakup pertukaran informasi dan konsultasi hukum guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan bisnis perusahaan. Hal ini menjadi krusial mengingat peran PLN sebagai penyedia layanan publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas pasokan listrik bagi masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagai informasi, kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kejaksaan merupakan praktik umum dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Kejaksaan, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya kepada pemerintah dan BUMN. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan tetap berjalan di atas koridor hukum yang berlaku guna menghindari risiko hukum di masa depan.
