Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 55 orang warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan Ombudsman Republik Indonesia yang mengungkap adanya pemberian fasilitas mewah bagi sejumlah narapidana di lembaga tersebut.
Salah satu sosok yang masuk dalam daftar pemeriksaan adalah mantan Kepala Divisi Propam Polri, Ferdy Sambo. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran prosedur terjadi di dalam Lapas Cibinong, terutama terkait pemberian hak istimewa yang seharusnya tidak didapatkan oleh warga binaan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Namun, langkah pemeriksaan ini mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Rieke Rihatwowo. Ia mempertanyakan mengapa dalam pemberitaan atau fokus pengungkapan kasus ini, nama Ferdy Sambo menjadi sosok yang paling menonjol. Menurut Rieke, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada satu individu, melainkan pada sistem pengawasan di Lapas Cibinong secara keseluruhan.
Rieke menekankan bahwa jika benar terjadi praktik pemberian fasilitas mewah, maka hal tersebut melibatkan banyak pihak, termasuk petugas lapas yang memberikan izin atau memfasilitasi hal tersebut. Ia mendorong agar seluruh pihak yang terlibat, baik narapidana maupun oknum petugas, diperiksa secara transparan dan adil tanpa ada kesan tebang pilih dalam pengungkapan kasus ini.
Kritik ini muncul sebagai bentuk pengawasan legislatif agar reformasi di lingkungan pemasyarakatan benar-benar berjalan. Fokus utama yang diinginkan adalah pembersihan sistemik agar tidak ada lagi celah bagi narapidana tertentu untuk mendapatkan perlakuan istimewa meskipun mereka sedang menjalani masa hukuman.
