Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmennya untuk meninjau kembali sejumlah kebijakan transportasi dan tata kota di Jakarta, termasuk penerapan Car Free Day (CFD) serta sistem Ganjil-Genap. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi masyarakat luas, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.
Pramono menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan tersebut sangat penting agar pemerintah daerah tidak terjebak dalam rutinitas program yang bersifat seremonial. Menurutnya, sebuah kebijakan publik seharusnya diukur berdasarkan dampak nyata yang dirasakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas udara di ibu kota.
Dalam pandangannya, efektivitas dari program seperti Ganjil-Genap dan CFD perlu dikaji lebih dalam untuk melihat apakah target awal pembentukan kebijakan tersebut sudah tercapai atau justru memerlukan penyesuaian. Ia menginginkan adanya pendekatan yang lebih berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat agar solusi yang ditawarkan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Fokus utama dari peninjauan ini adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan demikian, kebijakan yang diambil nantinya tidak hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi mampu menyelesaikan permasalahan kronis perkotaan secara fundamental dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan di Jakarta.
