Presiden PKS Apresiasi Perpres No 111/2025, Kampanye LGBTQ Ancaman Sistematis Bangsa
JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menyatakan apresiasinya terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang disahkan pemerintah. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di kantor DPP PKS, Syaikhu menyatakan bahwa Perpres tersebut dianggap sebagai langkah positif dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan norma agama di Indonesia.
Menurut Syaikhu, kampanye yang mendorong kebebasan beridentitas seksualitas, seperti LGBTQ, saat ini menjadi ancaman yang sistematis bagi keberlangsungan bangsa. "Kita melihat adanya upaya untuk mengubah norma-norma masyarakat yang sudah ada. Kami menilai ini adalah ancaman yang perlu diantisipasi agar tidak menggerogoti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila," ujar Syaikhu.
Syaikhu juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dalam menerapkan kebijakan publik. "Pancasila harus tetap menjadi fondasi kita; oleh karena itu, segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kita harus ditolak," tambahnya.
Tanggapan dari Berbagai Pihak
Komentar Syaikhu ditanggapi beragam oleh masyarakat. Beberapa kalangan mendukung pernyataan tersebut dengan anggapan bahwa pelestarian nilai-nilai luhur bangsa harus diutamakan. Namun, ada pula yang menilai pernyataan itu terlalu kaku dan menganggap semua bentuk ekspresi diri harus dihargai.
- Ahli Sosial Budaya: Dr. Irfan Setiawan, seorang pakar sosial budaya menyatakan, "Setiap individu berhak untuk memilih identitas mereka, asalkan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kita seharusnya menghormati perbedaan."
- Pakar Hukum: Prof. Indah Wilujeng, dalam pandangannya mengatakan, "Perpres ini dapat menuai pro dan kontra. Dalam demokrasi, debat sehat terhadap isu-isu sensitif seperti ini adalah hal yang wajar."
Pentingnya Dialog
Menyikapi dinamika sosial yang berkembang saat ini, Syaikhu mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkomunikasi dan berdialog dengan saling menghormati. "Mari kita bangun dialog yang konstruktif. Ini adalah isu penting sekarang ini dan perlu kita sikapi dengan bijak," tutupnya.
Pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara menjaga nilai-nilai yang ada dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk berpendapat. Dalam konteks ini, dialog dan saling pengertian menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.
