Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengembangan konsep rehabilitasi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi para pecandu narkotika dari kalangan generasi muda. Hal ini disampaikan melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, yang mengonfirmasi arahan Presiden terkait penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda.
Presiden menilai bahwa pendekatan rehabilitasi yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih relevan dengan karakteristik dan kebutuhan psikologis kaum muda. Fokus utama dari arahan tersebut adalah menciptakan sistem pemulihan yang tidak hanya menyasar pada aspek medis, tetapi juga mampu mengintegrasikan aspek sosial dan pendidikan, sehingga para penyintas dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama. Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dan lembaga riset diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa inovasi metode rehabilitasi berbasis sains yang lebih humanis dan efisien. Dengan dukungan data dan penelitian terbaru, proses pemulihan pecandu muda diharapkan tidak lagi dipandang sekadar sebagai proses pengobatan, melainkan sebagai upaya pemberdayaan kembali potensi diri.
Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya manusia Indonesia, terutama generasi Z dan milenial, dari ancaman narkotika yang kian beragam jenis dan modusnya. Pemerintah berharap melalui konsep rehabilitasi yang diperbarui, angka kekambuhan (relapse) pada pecandu muda dapat ditekan secara signifikan melalui pendampingan yang lebih komprehensif.
Permasalahan narkoba di Indonesia telah menjadi tantangan nasional yang kompleks selama beberapa dekade terakhir. Penyalahgunaan zat terlarang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik pengguna, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial, kriminalitas, hingga penurunan produktivitas nasional. Oleh karena itu, penguatan sistem rehabilitasi terintegrasi antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, dan lembaga pendidikan menjadi krusial untuk memutus rantai peredaran dan ketergantungan narkoba di tanah air.
