Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, untuk segera menyusun dan merumuskan kebijakan strategis terkait rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya pembedaan perlakuan antara bandar narkotika dengan pengguna atau pecandu. Fokus utama dari kebijakan yang diminta adalah memastikan bahwa pengguna narkotika mendapatkan akses rehabilitasi yang tepat guna memulihkan kondisi kesehatan dan psikologis mereka, alih-alih hanya mengedepankan proses hukum pidana yang bersifat menghukum.
Presiden berharap agar Kementerian Hukum dapat mengintegrasikan kebijakan rehabilitasi ini ke dalam sistem hukum yang berlaku, sehingga terdapat kepastian hukum bagi penyalahguna narkotika untuk mendapatkan pemulihan. Pendekatan rehabilitatif ini dipandang lebih efektif dalam memutus rantai ketergantungan narkoba di masyarakat dibandingkan dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan yang seringkali sudah melebihi kapasitas.
Lebih lanjut, perumusan kebijakan ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek regulasi, tetapi juga implementasi di lapangan. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai serta koordinasi lintas instansi untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk memerangi peredaran gelap narkotika secara tegas, namun tetap memberikan ruang pemulihan bagi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan.
Permasalahan narkotika di Indonesia telah menjadi isu nasional yang kompleks selama beberapa dekade. Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) dan berbagai lembaga terkait terus berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar dengan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Tingginya angka overkapasitas di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia juga menjadi salah satu latar belakang kuat mengapa penguatan kebijakan rehabilitasi menjadi krusial untuk diterapkan.
