Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus kepada Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, terkait pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Presiden menekankan pentingnya memastikan bahwa besaran biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah tetap terjangkau dan tidak menjadi beban finansial yang berat.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengusulkan adanya komposisi pembagian biaya haji dengan proporsi 52 banding 48. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk menyeimbangkan antara kualitas layanan yang diterima jemaah dengan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Presiden berharap melalui skema komposisi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pembiayaan haji sehingga subsidi atau nilai manfaat dari pengelolaan dana haji dapat digunakan secara tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar jemaah tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi, namun tetap mendapatkan fasilitas pelayanan yang layak selama menjalankan rukun Islam kelima tersebut.
Kementerian Haji dan Umrah kini diminta untuk segera mengkaji dan mengimplementasikan arahan tersebut dalam perencanaan anggaran haji mendatang. Fokus utama pemerintah adalah menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan sekaligus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan dan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin beribadah.
Ibadah haji merupakan salah satu agenda tahunan terbesar bagi pemerintah Indonesia, mengingat jumlah antrean calon jemaah yang sangat panjang di berbagai wilayah. Pengelolaan biaya haji selalu menjadi isu sensitif setiap tahunnya karena melibatkan koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi, terutama terkait biaya akomodasi, transportasi, dan layanan katering di Makkah dan Madinah.
