Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan resmi terkait dinamika politik yang berkembang setelah Gibran Rakabuming menghadapi gugatan diskualifikasi. Isu ini mencuat menyusul adanya pengamatan bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Joko Widodo tidak memberikan pembelaan secara terbuka terhadap Gibran dalam menghadapi persoalan hukum tersebut.
Menanggapi situasi ini, PSI menegaskan bahwa sikap diam atau tidak adanya pembelaan terbuka dari koalisi bukanlah hal yang didasari oleh sentimen pribadi terhadap sosok Gibran. Pihak partai menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Menurut PSI, situasi tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pengabaian atau kurangnya dukungan politik terhadap Gibran.
Lebih lanjut, PSI mengisyaratkan bahwa proses hukum yang sedang berjalan memiliki mekanismenya sendiri. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh koalisi saat ini dianggap sebagai bagian dari strategi dalam menghadapi gugatan tersebut di ranah hukum, bukan merupakan cerminan dari retaknya hubungan internal koalisi pendukung.
Dalam dunia politik Indonesia, gugatan diskualifikasi terhadap calon pemimpin sering kali muncul sebagai bagian dari kontestasi kekuasaan yang sengit. Hal ini biasanya terjadi pasca-penetapan calon oleh lembaga penyelenggara pemilu, di mana pihak lawan mencoba mencari celah hukum untuk menggugurkan lawan politiknya melalui jalur konstitusi atau administratif. Proses ini merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi untuk menguji legitimasi dan kepatuhan calon terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
