Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan terkait dinamika gugatan diskualifikasi yang menyasar Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataan terbarunya, PSI menyoroti perbedaan posisi dan kapasitas antara Mahfud MD dan Denny Indrayana dalam mengajukan gugatan tersebut.
Menurut PSI, Mahfud MD dipandang memiliki posisi yang lebih tepat atau lebih pantas untuk mengambil langkah hukum terkait diskualifikasi Gibran. Penilaian ini didasarkan pada kapasitas dan peran Mahfud yang sebelumnya berada dalam lingkaran pemerintahan, sehingga dianggap memiliki landasan yang lebih kuat dalam mengkritisi atau menggugat proses yang terjadi.
Di sisi lain, PSI membandingkan hal tersebut dengan langkah yang diambil oleh Denny Indrayana. Pihak partai menilai bahwa posisi Denny tidak sekuat atau tidak sepantas Mahfud dalam konteks pengajuan gugatan diskualifikasi ini. Perbandingan ini muncul sebagai bentuk respons politik terhadap berbagai upaya hukum yang mencoba membatalkan legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Kritik dan gugatan terhadap Gibran Rakabuming Raka memang terus mengalir sejak penetapan pasangan calon dalam Pemilu 2024, terutama terkait dengan isu etika dan proses pencalonan di Mahkamah Konstitusi. Namun, PSI menegaskan bahwa penilaian terhadap siapa yang paling berwenang atau pantas menggugat menjadi poin penting dalam melihat efektivitas dari langkah hukum yang ditempuh.
Secara umum, diskursus mengenai diskualifikasi pejabat negara di Indonesia sering kali berkaitan dengan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kode etik penyelenggara pemilu. Proses gugatan semacam ini merupakan bagian dari mekanisme check and balances dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat atau tokoh hukum dapat menguji keabsahan seorang pejabat melalui jalur konstitusional guna memastikan prinsip transparansi dan keadilan hukum tetap terjaga.
