Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respons kritis terhadap langkah hukum yang diambil oleh Denny Indrayana melalui gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyasar Gibran Rakabuming Raka. PSI menilai bahwa dasar hukum atau legal standing dari penggugat dalam perkara tersebut perlu dipertanyakan lebih lanjut.
Dedek Prayudi, yang mewakili pihak PSI, menekankan pentingnya kejelasan posisi hukum penggugat dalam mengajukan gugatan ke MK. Menurutnya, setiap pemohon harus memiliki kepentingan hukum yang relevan dan terukur agar gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh hakim konstitusi.
Lebih lanjut, Dedek juga mengingatkan publik mengenai rekam jejak politik Denny Indrayana. Ia menyebutkan bahwa sosok tersebut sebelumnya pernah tercatat sebagai calon legislatif (caleg) yang diusung oleh Partai Demokrat. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari konteks untuk melihat latar belakang sang penggugat dalam dinamika politik saat ini.
Kritik dari PSI ini muncul sebagai bentuk pembelaan terhadap Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi sorotan dalam berbagai diskursus hukum dan politik pasca-pemilihan umum. PSI menganggap bahwa serangan hukum yang dilakukan tanpa landasan legal standing yang kuat hanya akan menjadi gangguan dalam proses pemerintahan yang sedang berjalan.
Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki standar ketat dalam menentukan apakah seorang pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan sebelum masuk ke pokok perkara. Oleh karena itu, perdebatan mengenai legal standing seringkali menjadi pintu pertama dalam menentukan nasib sebuah gugatan di lembaga tinggi negara tersebut.
