Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan respons tegas terhadap opini publik yang menyebutkan bahwa Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, berjuang sendirian dalam menghadapi kontroversi terkait syarat pendidikan atau ijazahnya.
Kader PSI, Dedy Nur Palakka, secara terbuka membantah anggapan tersebut. Menurutnya, narasi yang menyebut Gibran tidak memiliki pembela dalam polemik ijazah adalah keliru. Ia menegaskan bahwa Gibran tidak berjalan sendirian dalam menghadapi berbagai serangan maupun tuduhan yang muncul ke permukaan.
Lebih lanjut, Dedy menekankan bahwa posisi Gibran saat ini justru didukung oleh rakyat. Pihaknya menilai bahwa kepercayaan masyarakat menjadi kekuatan utama bagi Gibran dalam menghadapi segala bentuk polemik yang menyasar latar belakang pendidikannya. Dengan demikian, dukungan publik dianggap sebagai bentuk pembelaan yang paling nyata dan signifikan.
Komentar ini muncul sebagai reaksi atas berkembangnya isu mengenai keabsahan atau pemenuhan syarat pendidikan Gibran yang kerap menjadi sorotan pihak oposisi maupun netizen di media sosial. PSI memandang bahwa segala tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya menjadi bagian dari dinamika politik pasca-pemilu.
Sebagai informasi tambahan, isu mengenai syarat administrasi dan latar belakang pendidikan calon pemimpin seringkali menjadi topik sensitif dalam kontestasi politik di Indonesia. Hal ini biasanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta standar etika kepemimpinan publik yang diharapkan oleh masyarakat.
