Kelompok relawan Gibran Joeara (GI-JOE) secara tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap gugatan yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, beserta rekan-rekannya.
Fokus utama dari gugatan tersebut berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Secara spesifik, pihak penggugat mempertanyakan mengenai pemenuhan syarat pendidikan yang menjadi kualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam mengemban jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal tersebut, GI-JOE menegaskan bahwa mereka siap berdiri di garda terdepan untuk melawan kelompok mana pun yang mencoba menggoyahkan legitimasi jabatan Wapres Gibran melalui jalur pemakzulan. Bagi para relawan, langkah hukum yang ditempuh oleh pihak penggugat dianggap sebagai upaya yang tidak perlu dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
Relawan berharap agar proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kepastian hukum dan mengakhiri polemik terkait syarat pencalonan yang telah diperdebatkan sejak masa kampanye hingga penetapan hasil pemilihan. Dukungan penuh diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka agar tetap fokus menjalankan tugas kenegaraan dalam mendampingi Presiden.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemakzulan atau pemberhentian presiden dan wakil presiden merupakan proses hukum dan politik yang kompleks. Proses ini melibatkan peran Mahkamah Konstitusi untuk menguji tuduhan pelanggaran hukum berat, yang kemudian diputuskan melalui sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas eksekutif sangat dijaga oleh konstitusi guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan publik.
