Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai mengambil langkah proaktif dalam menghadapi pemberlakuan Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Salah satu fokus utama yang kini menjadi perhatian adalah penentuan status hukum terkait produk rokok.
Kepala BPJPH, Ahmad Haekal Hassan, menyatakan bahwa pihaknya membuka ruang dialog secara luas dan mendalam untuk membahas posisi hukum rokok dalam kerangka sertifikasi halal. Langkah ini diambil guna memastikan adanya kejelasan regulasi sebelum tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi berbagai produk berlaku sepenuhnya pada tahun 2026 mendatang.
Diskusi ini dinilai penting mengingat kompleksitas bahan baku dan proses produksi yang digunakan dalam industri rokok. Melalui dialog yang inklusif, BPJPH berharap dapat mencapai titik temu yang komprehensif, sehingga pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dan konsumen memperoleh informasi yang transparan mengenai produk yang mereka konsumsi.
Upaya koordinasi ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat ekosistem halal di Indonesia. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, BPJPH berupaya agar implementasi Wajib Halal 2026 tidak menjadi beban bagi pelaku industri, melainkan menjadi nilai tambah bagi daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.
Sebagai informasi, sertifikasi halal di Indonesia dikelola oleh BPJPH di bawah naungan Kementerian Agama. Kebijakan wajib halal bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen Muslim agar produk yang dikonsumsi terbebas dari unsur haram. Saat ini, pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi halal tidak hanya untuk produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup obat-obatan, kosmetik, hingga barang guna pakai lainnya guna memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
