Dalam rangkaian persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024, muncul permintaan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil langkah lebih tegas dengan menghadirkan Gibran Rakabuming Raka sebagai saksi atau pihak terkait.
Permintaan tersebut disampaikan oleh Denny Indrayana. Ia menilai kehadiran Gibran sangat diperlukan dalam persidangan guna memberikan penjelasan secara langsung dan mendetail terkait pemenuhan syarat pendidikan bagi calon wakil presiden.
Fokus utama dari permintaan ini berkaitan dengan perdebatan mengenai kualifikasi pendidikan yang menjadi syarat administratif bagi kandidat wakil presiden. Denny menganggap bahwa keterangan langsung dari Gibran akan memberikan kejelasan hukum dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di MK terkait gugatan yang sedang berjalan.
Langkah ini dipandang penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, terutama mengenai validitas syarat pencalonan yang sempat menjadi sorotan publik sejak awal proses penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
