Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan penyediaan fasilitas mewah bagi sejumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan. Salah satu tindakan nyata terlihat dalam proses penertiban yang dilakukan di Lapas Banceuy.
Dalam aksi penertiban tersebut, petugas menemukan sejumlah barang terlarang di dalam kamar hunian warga binaan. Salah satu temuan yang mencolok adalah adanya atribut geng motor yang disimpan oleh narapidana. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aturan tata tertib di dalam lapas dijalankan tanpa pengecualian dan tidak ada perlakuan khusus bagi narapidana tertentu.
Langkah pembersihan ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Dirjen Pemasyarakatan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya hasil pengawasan dan sidak yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, yang mengindikasikan adanya ketimpangan fasilitas di dalam lapas, di mana beberapa narapidana diduga menikmati fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan.
Dirjen Pemasyarakatan menegaskan bahwa seluruh lembaga pemasyarakatan harus kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang memberikan kenyamanan ilegal bagi mereka yang mampu membayar atau memiliki pengaruh. Oleh karena itu, inspeksi mendadak dan penggeledahan kamar hunian akan terus dilakukan secara berkala di berbagai lapas untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa dan menghapus praktik gratifikasi di lingkungan pemasyarakatan.
