Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Dalam kunjungan tersebut, ditemukan adanya sejumlah fasilitas mewah di dalam lapas yang dinilai melanggar aturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil peninjauan, ditemukan sekitar 10 unit bangunan yang dibangun secara ilegal dan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur pemasyarakatan. Fasilitas tersebut diduga digunakan oleh sejumlah narapidana tertentu untuk mendapatkan kenyamanan berlebih yang tidak seharusnya ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
Menanggapi temuan tersebut, pihak DPR RI menegaskan bahwa segala bentuk fasilitas mewah di dalam lapas merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan antar narapidana. Oleh karena itu, DPR menginstruksikan agar seluruh bangunan ilegal tersebut segera dibongkar tanpa terkecuali.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Langkah pembongkaran ini diharapkan dapat menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran petugas lapas agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada narapidana, terlepas dari latar belakang atau status sosial mereka.
Selain pembongkaran fisik, pengawasan internal terhadap manajemen lapas juga akan diperketat guna mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang. Penertiban ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan yang berlandaskan pada aturan yang berlaku secara adil bagi seluruh warga binaan.
Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia kerap menghadapi tantangan besar terkait masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) dan pengawasan internal. Isu mengenai fasilitas mewah bagi narapidana kelas atas sering kali menjadi sorotan publik karena dianggap mencederai rasa keadilan sosial, mengingat kondisi banyak lapas lain yang masih kekurangan fasilitas dasar untuk kebutuhan harian warga binaan.
