Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar persidangan terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Fokus utama dalam sidang pembuktian yang berlangsung pada Rabu malam (30/9/2026) tersebut adalah mengenai keabsahan ijazah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam jalannya persidangan, sejumlah fakta penting terungkap melalui keterangan saksi yang dihadirkan. Proses pembuktian ini bertujuan untuk menguji validitas dokumen pendidikan Gibran guna menjawab keraguan atau gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Penjelasan dari saksi menjadi poin krusial dalam menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif atau pemalsuan dokumen yang terjadi.
Menariknya, suasana persidangan yang biasanya berlangsung tegang sempat mencair. Terdapat momen di mana hakim melontarkan kelakar atau candaan ringan di tengah pemeriksaan saksi dan peninjauan bukti. Meskipun diselingi humor, majelis hakim tetap menjaga objektivitas dan ketegasan dalam memimpin jalannya persidangan agar proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
Sidang ini menjadi bagian dari rangkaian panjang proses hukum pasca-pemilu untuk memastikan bahwa seluruh pemimpin negara terpilih telah memenuhi syarat administratif yang ditetapkan oleh undang-undang. Hasil dari pembuktian ijazah ini nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan akhir terkait gugatan PHPU yang sedang berjalan.
