Presiden Joko Widodo dilaporkan memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan respons terbuka terkait isu ijazah yang sempat menjadi perbincangan publik. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Sinaga, yang memberikan gambaran mengenai bagaimana kepala negara tersebut menyikapi berbagai tudingan yang beredar.
Menurut Ronald, Presiden Jokowi cenderung bersikap tenang dan jarang memberikan pernyataan langsung terkait polemik tersebut. Sikap diam ini dinilai sebagai bentuk pengendalian diri di tengah riuhnya opini yang berkembang di masyarakat. Meski isu mengenai keaslian ijazahnya terus dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu, Jokowi memilih untuk tidak terjebak dalam perdebatan publik yang berkepanjangan.
Lebih lanjut, Ronald Sinaga menekankan bahwa sikap tenang yang ditunjukkan oleh Presiden merupakan hal yang wajar bagi seorang pemimpin negara. Fokus utama Presiden tetap tertuju pada pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan dan program pembangunan, daripada menghabiskan energi untuk mengklarifikasi tuduhan yang dianggap tidak berdasar.
Dalam pandangan PSI, ketenangan Presiden Jokowi dalam menghadapi serangan personal maupun isu administratif seperti masalah ijazah ini menunjukkan kematangan kepemimpinan. Pihak partai menilai bahwa bukti-bukti formal telah tersedia, sehingga tidak ada urgensi bagi Presiden untuk memberikan penjelasan berulang kali kepada publik.
Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan seorang pejabat publik sering kali muncul dalam dinamika politik di Indonesia. Hal ini biasanya menjadi bagian dari kontestasi opini atau upaya delegitimasi politik, terutama menjelang periode transisi kepemimpinan atau dalam situasi politik yang memanas. Secara umum, verifikasi dokumen pendidikan di Indonesia dilakukan melalui lembaga resmi seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memastikan validitas ijazah seseorang.
