Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Klaten telah resmi menyepakati mekanisme pembagian pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Kesepakatan strategis ini secara khusus mengatur mengenai distribusi pajak yang bersumber dari jasa kesenian serta hiburan yang beroperasi di kawasan objek wisata Candi Prambanan.
Langkah koordinasi antarwilayah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Mengingat letak geografis Candi Prambanan yang berada di perbatasan dua kabupaten, pembagian hasil pajak menjadi hal krusial guna menghindari tumpang tindih klaim pendapatan serta memastikan kontribusi pajak terdistribusi secara adil kepada kedua pemerintah daerah.
Melalui penandatanganan kesepakatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klaten dalam mengelola salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan pajak yang tertib diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di kedua wilayah tersebut.
Kerja sama ini juga menjadi preseden positif dalam penyelesaian isu administratif lintas batas wilayah. Dengan adanya kesepakatan tertulis, kedua belah pihak kini memiliki acuan baku dalam menghitung dan membagi proporsi pajak hiburan yang diperoleh dari aktivitas pariwisata di kawasan candi, sehingga proses administrasi perpajakan menjadi lebih efisien dan akuntabel.
