Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, memberikan perhatian serius terhadap laporan mengenai adanya fasilitas mewah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor. Menanggapi isu tersebut, politikus perempuan ini secara tegas mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap berbagai fasilitas yang tersedia di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.
Kekecewaan Rieke muncul lantaran fungsi utama Lapas sebagai tempat pembinaan dan pemberian sanksi bagi terpidana seharusnya dijalankan dengan prinsip kesetaraan. Keberadaan fasilitas yang tergolong mewah di dalam sel atau area tertentu di Lapas Cibinong dinilai mencederai rasa keadilan, terutama bagi narapidana lain yang tidak memiliki akses terhadap kemewahan serupa.
Audit yang diusulkan Rieke bertujuan untuk membedah bagaimana fasilitas tersebut bisa tersedia dan apakah ada penyalahgunaan wewenang atau praktik gratifikasi yang terjadi di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan Lapas sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada perlakuan istimewa bagi narapidana tertentu, terlepas dari latar belakang sosial maupun ekonomi mereka.
Langkah audit ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membenahi sistem pengawasan di seluruh Lapas di Indonesia. Rieke menekankan bahwa pengawasan internal yang kuat adalah kunci utama untuk mencegah terulangnya kasus fasilitas mewah yang sering kali menjadi skandal di berbagai lembaga pemasyarakatan di tanah air.
Isu mengenai fasilitas mewah di dalam penjara bukanlah hal baru di Indonesia. Kasus serupa kerap muncul di berbagai Lapas besar, di mana beberapa narapidana kelas kakap ditemukan memiliki fasilitas seperti pendingin ruangan (AC), televisi, hingga akses komunikasi ilegal. Hal ini sering kali dikaitkan dengan masalah sistemik dalam pengawasan sipir serta celah korupsi yang memungkinkan terjadinya transaksi ilegal demi kenyamanan pribadi di dalam sel.
