Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap sikap kritis yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait adanya Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan izin untuk pembakaran hutan.
Susi menilai bahwa keberadaan regulasi di tingkat daerah yang memperbolehkan aktivitas pembakaran hutan merupakan sebuah langkah yang sangat keliru. Dalam pernyataannya, ia memberikan kritik tajam dengan menyebut bahwa aturan semacam itu tergolong 'gila dan jahat' karena mengabaikan dampak buruk yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.
Kritik ini muncul sebagai bentuk respons atas perhatian Prabowo terhadap isu kerusakan alam dan perlindungan hutan di Indonesia. Susi memandang bahwa kebijakan yang melegalkan pembakaran hutan, meskipun dengan alasan tertentu, hanya akan memperparah kerusakan ekosistem dan mengancam kelestarian alam di masa depan.
Keduanya sepakat bahwa perlindungan hutan harus menjadi prioritas utama guna mencegah bencana ekologis yang lebih besar. Dukungan Susi terhadap Prabowo dalam isu ini mempertegas urgensi adanya pengawasan ketat terhadap peraturan daerah agar selaras dengan semangat pelestarian lingkungan hidup di tingkat nasional.
Isu pembakaran hutan di Indonesia telah menjadi perhatian dunia internasional selama bertahun-tahun, terutama terkait dengan masalah kabut asap lintas batas yang sering terjadi setiap musim kemarau. Praktik pembakaran lahan secara tradisional maupun industrial sering kali memicu kebakaran hutan hebat yang menghancurkan biodiversitas dan meningkatkan emisi karbon secara signifikan, sehingga pemerintah terus berupaya memperketat pengawasan lahan gambut dan hutan lindung.
