Seorang legislator dari Partai Perindo di Bengkulu mendorong Pemerintah Kota Bengkulu untuk segera mengimplementasikan sistem pembayaran parkir berbasis digital. Langkah ini dinilai krusial guna meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini diduga masih tinggi akibat sistem penagihan konvensional.
Edi, anggota legislatif tersebut, menekankan bahwa penggunaan teknologi dalam pemungutan retribusi parkir dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem digital, setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa parkir akan tercatat secara otomatis dan real-time, sehingga celah manipulasi data atau penggelapan dana oleh oknum petugas dapat ditekan secara signifikan.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan daerah, penerapan skema pembayaran digital, khususnya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), juga dipandang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Pengguna parkir tidak lagi harus bergantung pada uang tunai, sehingga proses transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien.
Implementasi QRIS dalam sektor parkir diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif di Bengkulu. Dengan integrasi teknologi ini, pemerintah daerah tidak hanya dapat mengoptimalkan penerimaan kas daerah, tetapi juga memberikan layanan publik yang lebih modern dan transparan bagi warga kota.
Digitalisasi sektor publik kini menjadi tren global dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Penggunaan QRIS sendiri merupakan inisiatif Bank Indonesia untuk mempermudah transaksi pembayaran digital di Indonesia melalui satu kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran, baik dari bank maupun dompet digital.
