Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian serius terhadap laporan mengenai adanya fasilitas bangunan yang diduga sebagai klaster mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor. Temuan ini dinilai sebagai indikasi adanya ketimpangan tata kelola dalam sistem pemasyarakatan yang perlu segera dibenahi.
Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan dari Komisi XIII menegaskan bahwa kasus yang terjadi di Lapas Cibinong tidak boleh dipandang sebagai kejadian tunggal. Sebaliknya, hal ini akan dijadikan sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Lapas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. DPR menekankan pentingnya peninjauan kembali terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan fasilitas penjara guna memastikan tidak ada perlakuan khusus bagi narapidana tertentu.
Evaluasi nasional ini diharapkan dapat membongkar praktik-praktik menyimpang dalam sistem pemasyarakatan, terutama terkait penyalahgunaan wewenang yang memungkinkan terciptanya fasilitas eksklusif di dalam lapas. Pihak legislatif mendorong adanya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat agar fungsi pembinaan narapidana dapat berjalan secara adil dan setara tanpa melihat latar belakang sosial maupun ekonomi.
Langkah evaluasi ini juga dipandang perlu untuk mengembalikan marwah lembaga pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan, bukan justru menjadi tempat yang menyediakan kenyamanan mewah bagi oknum tertentu melalui jalur ilegal. Dengan adanya audit tata kelola secara nasional, diharapkan celah korupsi dan kolusi di lingkungan lapas dapat diminimalisir.
Secara umum, isu mengenai fasilitas mewah di dalam penjara sering kali menjadi sorotan publik di Indonesia. Fenomena ini biasanya berkaitan dengan masalah kelebihan kapasitas (overcapacity) yang terjadi di banyak Lapas, di mana keterbatasan ruang sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyewakan fasilitas yang lebih layak dengan imbalan materi. Penataan ulang sistem pemasyarakatan menjadi krusial untuk menjamin hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh warga binaan.
