Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan reaksi keras terhadap temuan terbaru mengenai kondisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Hal ini dipicu oleh laporan dari Ombudsman yang mengungkap adanya fasilitas mewah yang dinikmati oleh sejumlah narapidana di dalam lapas tersebut.
Mahfud menilai bahwa keberadaan fasilitas istimewa di dalam penjara menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan dan potensi pelanggaran integritas oleh petugas lapas. Menurutnya, kondisi tersebut sangat tidak wajar dan mencederai prinsip keadilan bagi seluruh warga binaan.
Sebagai bentuk ketegasan, Mahfud mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pegawai yang bertugas di Lapas Cibinong. Ia menekankan pentingnya tindakan disipliner yang nyata bagi mereka yang terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam penyediaan fasilitas mewah tersebut. Dalam pernyataannya, Mahfud secara terbuka menyatakan bahwa tindakan tegas berupa pemecatan seharusnya menjadi opsi utama bagi oknum petugas yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Evaluasi ini diharapkan tidak hanya menyasar pada tingkat staf bawah, tetapi juga menyentuh level manajemen puncak di Lapas Cibinong. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi praktik diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di masa mendatang.
Permasalahan fasilitas mewah di lapas merupakan isu klasik yang kerap muncul dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Fenomena ini sering kali dikaitkan dengan praktik pungutan liar atau gratifikasi dari narapidana kaya kepada petugas lapas untuk mendapatkan kenyamanan ekstra. Hal tersebut menjadi tantangan besar bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang transparan dan bebas dari korupsi guna menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga binaan.
