Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengambil sikap tegas dengan tidak memberikan bantuan hukum bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) yang saat ini tengah menghadapi proses hukum terkait dugaan kasus pelecehan.
Keputusan ini diambil setelah adanya pertimbangan mengenai sifat kasus yang menjerat pejabat tersebut. Pemkab Tangerang menegaskan bahwa pendampingan hukum dari pemerintah daerah hanya diberikan dalam kapasitas kedinasan atau terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan. Sementara itu, kasus dugaan pelecehan yang melibatkan oknum Kasatpol PP tersebut dinilai sebagai ranah pribadi dan bukan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas resmi pemerintahan.
Oleh karena itu, seluruh proses pembelaan dan pendampingan hukum bagi yang bersangkutan menjadi tanggung jawab pribadi. Pemkab Tangerang menekankan bahwa mereka tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini kepada pihak berwenang agar dapat diproses secara adil dan transparan.
Langkah ini diambil untuk menjaga integritas institusi pemerintah daerah serta memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana asusila atau pelecehan yang mencederai norma sosial dan etika publik.
Secara umum, kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja, terutama yang melibatkan pejabat publik, menjadi perhatian serius di Indonesia. Hal ini mendorong berbagai instansi pemerintah untuk memperketat pengawasan internal dan menerapkan kode etik yang lebih tegas. Penanganan kasus semacam ini biasanya mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan memberikan perlindungan lebih komprehensif bagi korban serta memastikan pelaku mendapatkan sanksi hukum yang setimpal.
