Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan gambut di Kalimantan kembali memicu keprihatinan mendalam. Bencana tahunan ini tidak hanya merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga telah merenggut nyawa manusia. Salah satu korban mengungkapkan duka mendalam atas kehilangan suami akibat bencana api yang membara di wilayah tersebut.
Kondisi lapangan yang kritis memicu gelombang kritik tajam terhadap kinerja pemerintah dalam upaya mitigasi bencana. Masyarakat menilai langkah-langkah pencegahan yang dilakukan sejauh ini belum mampu membendung dampak buruk dari kebakaran lahan gambut yang dikenal sulit dipadamkan. Kegagalan dalam mengantisipasi bencana ini dianggap sebagai bentuk kelalaian dalam melindungi warga dan menjaga kelestarian alam.
Salah satu poin kritik utama yang muncul adalah kebijakan pemerintah terkait struktur organisasi pengelolaan lingkungan. Muncul kekecewaan atas keputusan untuk membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove pada penghujung tahun 2024. Langkah ini dinilai kontraproduktif dan melemahkan koordinasi dalam restorasi lahan gambut yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.
Kini, para korban dan aktivis lingkungan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanganan karhutla. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pemadaman saat api sudah membesar, tetapi juga memperkuat sistem peringatan dini dan komitmen jangka panjang dalam memulihkan lahan gambut yang rusak agar tidak lagi menjadi bom waktu bagi masyarakat Kalimantan.
