Gus Ipul secara resmi melayangkan laporan terhadap media Forum Keadilan ke Dewan Pers. Langkah hukum dan administratif ini diambil menyusul adanya dugaan penyebaran informasi yang tidak benar atau kabar bohong terkait penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap pemberitaan yang dinilai menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Gus Ipul menilai bahwa konten yang dipublikasikan oleh Forum Keadilan dapat menimbulkan kegaduhan serta memberikan pemahaman yang keliru bagi masyarakat mengenai proses dan hasil dari Muktamar ke-35 tersebut.
Melalui mekanisme pelaporan ke Dewan Pers, diharapkan terdapat proses mediasi atau koreksi terhadap pemberitaan yang telah terbit. Dewan Pers selaku lembaga pengawas independen memiliki wewenang untuk meninjau apakah pemberitaan tersebut telah melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama terkait kewajiban media untuk menyajikan berita secara akurat dan berimbang.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat pentingnya integritas informasi dalam pemberitaan mengenai organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Langkah Gus Ipul ini juga dipandang sebagai upaya untuk menjaga marwah organisasi serta memastikan bahwa informasi yang sampai ke umat tetap berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Sebagai organisasi yang berbasis massa luas, setiap agenda besar seperti Muktamar sering kali menjadi sorotan media nasional maupun lokal, sehingga akurasi pemberitaan menjadi sangat krusial untuk menjaga stabilitas dan harmoni antarumat beragama di tanah air.
