Penanganan kasus kekerasan seksual yang menyasar anak-anak memerlukan pendekatan khusus yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan korban. Hal ini ditegaskan oleh Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, peneliti bidang sosial dari The Indonesian Institute (TII), yang menyoroti pentingnya perlindungan menyeluruh bagi anak-anak yang mengalami trauma hebat akibat tindak kriminal tersebut.
Menurut Natasya, proses hukum dan pendampingan tidak boleh hanya berfokus pada pembuktian tindak pidana, tetapi harus memprioritaskan pemulihan psikologis dan rasa aman bagi korban. Pendekatan yang berpusat pada korban dinilai krusial untuk mencegah terjadinya trauma sekunder, di mana korban justru merasa tertekan kembali akibat proses pemeriksaan atau stigma negatif dari lingkungan sosial sekitar.
Lebih lanjut, peneliti TII ini menekankan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan psikolog sangat dibutuhkan agar penanganan kasus berjalan secara terintegrasi. Perlindungan terhadap privasi anak juga menjadi poin utama yang tidak boleh terabaikan guna menjamin masa depan korban tetap terjaga tanpa bayang-bayang diskriminasi di masyarakat.
Dengan mengedepankan perspektif korban, diharapkan sistem peradilan dapat memberikan keadilan yang hakiki, bukan sekadar penghukuman bagi pelaku. Hal ini mencakup pemberian akses layanan kesehatan mental yang memadai serta dukungan moral yang berkelanjutan bagi keluarga korban agar mampu mendampingi proses pemulihan anak dengan tepat.
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu kemanusiaan serius yang sering kali berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mental dan sosial korban. Secara umum, perlindungan anak di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
