Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak boleh hanya terpaku pada pemberian sanksi pidana berupa kurungan penjara bagi para pelaku. Fokus utama yang perlu ditingkatkan adalah strategi pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut.
Kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai menjadi instrumen krusial dalam memperkuat penegakan hukum. Selama ini, proses penyitaan aset sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan rumit, di mana aset baru bisa dirampas setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan mereka sebelum vonis dijatuhkan.
Dengan adanya regulasi baru ini, mekanisme perampasan aset diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, bahkan melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Fokus utamanya adalah pada objek aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, sehingga negara dapat segera mengambil alih harta tersebut untuk dikembalikan ke kas negara.
Langkah ini dianggap sebagai terobosan untuk memberikan efek jera yang lebih nyata. Selain kehilangan kebebasannya, para koruptor akan menghadapi risiko kehilangan seluruh harta benda yang dikumpulkan secara tidak sah. Dengan demikian, motivasi seseorang untuk melakukan korupsi akan menurun karena keuntungan finansial yang diharapkan justru akan hilang sepenuhnya.
Secara lebih luas, penguatan regulasi mengenai perampasan aset merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan keuangan yang terorganisir. Hal ini sejalan dengan standar internasional dalam pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, guna memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelaku maupun pihak yang terafiliasi dengannya.
