Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP), Irwan Meilano, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem tata kelola di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui implementasi kebijakan berbasis data. Langkah ini dipandang krusial guna memastikan setiap keputusan strategis yang diambil memiliki landasan empiris yang kuat dan akurat.
Menurut Irwan, penggunaan data yang terintegrasi akan meminimalisir risiko kesalahan dalam pengambilan kebijakan serta meningkatkan efektivitas program kerja kementerian. Dengan mengandalkan data yang valid, KKP diharapkan dapat lebih responsif dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pengelolaan sumber daya alam hingga peningkatan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan.
Lebih lanjut, Irwan Meilano menekankan bahwa transformasi menuju tata kelola berbasis data bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan budaya kerja. Ia mendorong seluruh jajaran di KKP untuk mulai membiasakan diri dalam mengolah dan menganalisis data sebelum merumuskan sebuah regulasi atau program aksi. Hal ini bertujuan agar output yang dihasilkan oleh kementerian benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Upaya penguatan data ini juga diharapkan dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam administrasi pemerintahan. Dengan sistem data yang terbuka dan terukur, pengawasan terhadap kinerja instansi menjadi lebih mudah dilakukan, sehingga target-target pembangunan kelautan dan perikanan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui prinsip ekonomi biru menjadi fokus utama pemerintah guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan laut demi generasi mendatang.
