Indonesia tengah mengarahkan fokus pembangunan nasional menuju model ekonomi rendah karbon guna mencapai target net-zero emission pada tahun 2060. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama dalam transisi energi ini adalah industri maritim, yang diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau demi keberlanjutan lingkungan.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ketersediaan pendanaan berkelanjutan menjadi instrumen krusial. Dukungan finansial yang tepat dinilai mampu mempercepat implementasi teknologi ramah lingkungan di sektor kelautan, mulai dari modernisasi armada kapal hingga pengelolaan pelabuhan yang lebih efisien dan minim polusi.
Namun, ketersediaan modal saja dianggap belum cukup. Legitimasi hukum yang kuat menjadi fondasi utama agar pendanaan berkelanjutan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Kepastian regulasi diperlukan untuk memberikan jaminan bagi para investor serta memastikan bahwa setiap langkah transisi energi di sektor maritim memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak berbenturan dengan aturan yang ada.
Sinergi antara kapasitas ekonomi dan kerangka regulasi diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri maritim yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia untuk jangka panjang.
