Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, memberikan analisis mendalam mengenai kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden. Menurut Henri, jika ditinjau dari perspektif legalitas formal, posisi Gibran saat ini dinilai masih memiliki landasan hukum yang kuat.
Namun, Henri memberikan catatan kritis bahwa kekuatan hukum tidak serta-merta menghapus persoalan lain yang menyertai. Ia menyoroti adanya celah terkait legitimasi moral serta aspek etika yang melingkupi proses pencapaian posisi tersebut. Baginya, terdapat perbedaan mendasar antara kepatuhan terhadap aturan hukum tertulis dengan penerimaan secara etis di mata publik.
Kritik ini mengisyaratkan bahwa meskipun secara administratif tidak ada pelanggaran hukum yang dapat membatalkan posisi tersebut, tantangan nyata yang dihadapi adalah bagaimana membangun kepercayaan publik melalui standar etika kepemimpinan. Hal ini menjadi penting karena legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bersandar pada keputusan pengadilan atau aturan perundang-undangan, tetapi juga pada pengakuan moral dari masyarakat yang dipimpinnya.
Dalam pandangannya, diskursus mengenai etika ini seharusnya menjadi bahan refleksi bagi penyelenggara negara. Henri menekankan bahwa integritas moral merupakan komponen krusial dalam menjalankan roda pemerintahan agar kebijakan yang diambil nantinya memiliki dukungan penuh dan kepercayaan dari rakyat tanpa dibayangi oleh kontroversi masa lalu terkait proses penunjukan atau pemilihan.
