Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, memberikan masukan terkait implementasi program pendidikan gratis yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak hanya terfokus pada institusi pendidikan negeri, tetapi juga menjangkau sekolah-sekolah swasta.
Menurut Fikri, perluasan cakupan ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga swasta karena berbagai alasan, mulai dari keterbatasan kuota di sekolah negeri hingga preferensi kualitas pendidikan. Jika program pendidikan gratis hanya menyasar sekolah negeri, dikhawatirkan akan terjadi ketimpangan akses bagi siswa yang berada di sekolah swasta, terutama bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi rendah.
Lebih lanjut, Fikri menilai bahwa sekolah swasta memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pemerintah menyediakan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, dukungan finansial atau subsidi dari pemerintah melalui program pendidikan gratis ini diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua siswa di sekolah swasta.
Ia berharap pemerintah dapat merumuskan mekanisme penyaluran bantuan yang tepat agar program ini tepat sasaran dan mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Dengan melibatkan sekolah swasta, diharapkan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai dan beban ekonomi masyarakat dalam mengakses pendidikan dasar hingga menengah dapat berkurang secara signifikan.
Kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama terkait disparitas antara fasilitas di kota besar dan daerah terpencil. Pemerintah Indonesia selama ini memiliki mandat konstitusional untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatikkan dan Belanja Negara (APBN) khusus untuk sektor pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing bangsa di tingkat global.
