Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, memberikan catatan kritis kepada pemerintah terkait potensi peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027. Hal ini dipicu oleh adanya fluktuasi dan kenaikan harga avtur yang menjadi komponen biaya transportasi udara bagi jemaah.
Selly menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh secara otomatis menjadikan kenaikan harga avtur sebagai alasan untuk meningkatkan beban biaya yang harus dibayar oleh para jemaah haji. Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi alternatif atau melakukan efisiensi di sektor lain agar biaya ibadah haji tetap terjangkau oleh masyarakat.
Kekhawatiran ini muncul mengingat biaya haji merupakan pengeluaran yang sangat besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang telah menabung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap struktur biaya penyelenggaraan haji menjadi sangat krusial agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan calon jemaah.
Selain itu, Selly mendorong pemerintah untuk melakukan negosiasi yang lebih strategis dengan maskapai penerbangan atau mencari skema pembiayaan yang lebih efektif. Tujuannya adalah agar kualitas pelayanan haji tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kondisi finansial para jemaah yang akan berangkat pada tahun 2027 mendatang.
Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi aspirasi spiritual utama bagi umat Muslim di Indonesia. Mengingat jumlah antrean jemaah yang sangat panjang di berbagai daerah, pengelolaan biaya penyelenggaraan haji selalu menjadi isu sensitif yang mendapat perhatian besar dari masyarakat maupun lembaga legislatif guna memastikan keadilan dan kemudahan akses bagi seluruh calon jemaah.
