Pemerintah Republik Indonesia berencana melakukan penyesuaian dalam struktur kabinet dengan memberikan tanggung jawab baru kepada Bahlil Lahadalia. Dalam penugasan terbarunya, Bahlil diproyeksikan akan mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi.
Menariknya, meskipun mendapatkan posisi sebagai Menko, Bahlil dilaporkan tetap akan memegang kendali sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian, ia akan menjalankan peran ganda dalam struktur pemerintahan, yakni memimpin koordinasi lintas kementerian terkait hilirisasi industri sekaligus mengelola sektor energi dan sumber daya mineral secara teknis.
Langkah penggabungan jabatan ini dinilai sebagai strategi pemerintah untuk mempercepat implementasi program hilirisasi nasional. Dengan posisi Menko, Bahlil diharapkan dapat menyinkronkan kebijakan antara berbagai kementerian dan lembaga agar proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Fokus utama dari mandat baru ini adalah memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk ekspor, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat struktur industri nasional di berbagai sektor strategis.
Hilirisasi merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mendorong investasi pada pembangunan smelter dan pabrik pengolahan, terutama untuk komoditas nikel, tembaga, dan bauksit, guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.
