Bank Indonesia (BI) memberikan pernyataan tegas bahwa maraknya kasus penipuan daring atau scam yang menyasar nasabah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada kelalaian konsumen. Menurut BI, fenomena kejahatan siber ini merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai faktor, bukan sekadar kurangnya kewaspadaan dari sisi pengguna jasa keuangan.
Dalam keterangannya, BI menekankan bahwa keamanan infrastruktur industri keuangan harus menjadi perhatian utama. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan yang diterapkan oleh penyedia layanan digital perlu terus diperkuat guna menutup celah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan siber. Fokus utama bukan lagi hanya pada edukasi nasabah, tetapi juga pada penguatan benteng pertahanan teknologi dari sisi industri.
Langkah ini diambil mengingat modus operandi penipuan online saat ini semakin canggih dan beragam. Para pelaku seringkali menggunakan teknik rekayasa sosial (social engineering) yang sangat halus, sehingga konsumen yang sudah cukup berhati-hati sekalipun tetap berisiko menjadi korban. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman harus dipikul bersama antara regulator, penyelenggara jasa pembayaran, dan pengguna.
Dengan menyoroti aspek keamanan industri, Bank Indonesia mendorong adanya standar keamanan yang lebih ketat dan terintegrasi. Penguatan sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan serta peningkatan koordinasi antarlembaga keuangan diharapkan dapat meminimalisir dampak kerugian yang dialami masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital.
Sebagai informasi, serangan siber dalam sektor keuangan telah menjadi tantangan global seiring dengan percepatan digitalisasi perbankan dan sistem pembayaran. Kejahatan seperti phishing, skimming, dan social engineering terus berevolusi, yang menuntut lembaga keuangan untuk mengadopsi teknologi keamanan terbaru seperti autentikasi multifaktor (MFA) dan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan guna melindungi aset nasabah.
