Kenaikan biaya pendidikan tinggi atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) kian menjadi beban yang menghimpit mahasiswa di Indonesia. Beberapa kisah memprihatinkan muncul ke permukaan, di mana mahasiswa terpaksa melakukan berbagai cara ekstrem demi bisa melunasi biaya kuliah agar tidak putus sekolah.
Salah satu kisah yang mencuat adalah tentang mahasiswa yang harus meminjam uang kepada pemilik tempat kos demi menutupi kekurangan biaya pendidikan. Selain itu, ada pula mahasiswa yang terpaksa bekerja paruh waktu di warung makan guna mencari tambahan penghasilan untuk membayar UKT. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan besar bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Kondisi ini terjadi di tengah munculnya wacana dari Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai rencana menggratiskan biaya perkuliahan. Rencana tersebut dipandang sebagai angin segar bagi jutaan mahasiswa yang terancam putus kuliah akibat biaya yang tidak terjangkau. Namun, implementasi kebijakan ini memicu diskusi hangat mengenai ketersediaan anggaran negara.
Banyak pihak mempertanyakan bagaimana skema pendanaan untuk pendidikan gratis ini akan dijalankan, mengingat ruang fiskal APBN yang saat ini tergolong sempit. Muncul spekulasi apakah pemerintah akan mengalihkan sebagian atau seluruh anggaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyokong biaya pendidikan tinggi.
Selain masalah anggaran, urgensi dari kebijakan kuliah gratis ini juga dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia. Saat ini, jumlah lulusan sarjana di tanah air tercatat masih sangat minim, yakni hanya sekitar 10,2 persen dari total populasi. Dengan angka tersebut, peningkatan akses pendidikan tinggi diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara signifikan.
