Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengumumkan adanya perubahan skema pemberian insentif bagi unit dapur yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan aturan terbaru, besaran insentif yang akan diberikan kepada pengelola dapur ditetapkan menjadi sebesar Rp2.000 untuk setiap porsi makanan yang diproduksi.
Kebijakan penyesuaian skema insentif ini direncanakan akan mulai diberlakukan efektif pada tanggal 5 Oktober 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya optimalisasi distribusi dan tata kelola program pemberian makanan bergizi yang menyasar masyarakat luas, khususnya kelompok usia sekolah dan ibu hamil.
Selain mengenai besaran nominal, BGN juga memberikan penegasan terkait syarat penerimaan insentif tersebut. Pihak pengelola dapur hanya akan mendapatkan insentif apabila mereka beroperasi penuh dan menjalankan distribusi makanan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebaliknya, bagi unit dapur yang berada dalam status libur atau mengalami penghentian sementara (suspend) operasional, maka hak atas insentif per porsi tersebut tidak akan diberikan.
Pengetatan aturan ini diharapkan dapat mendorong kedisiplinan dan konsistensi para pengelola dapur dalam menyediakan layanan makan bergizi tanpa adanya gangguan distribusi. Dengan demikian, target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat program MBG dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan melalui manajemen operasional yang lebih ketat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan nutrisi sejak dini. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi serta kemampuan kognitif siswa di sekolah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam jangka panjang melalui investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan.
