Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memberikan imbauan tegas kepada para pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi regulasi terkait kewajiban sertifikasi halal. Langkah ini dinilai krusial bukan sekadar untuk memenuhi aspek legalitas formal, melainkan sebagai strategi utama dalam menjaga serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
Menurut BPKN, transparansi mengenai status kehalalan suatu produk merupakan hak dasar konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen. Dengan adanya sertifikasi halal yang jelas dan sah, konsumen merasa lebih aman dan nyaman dalam mengonsumsi produk tersebut. Hal ini secara otomatis akan membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang, karena adanya jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap standar syariat yang berlaku.
Lebih lanjut, BPKN menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan sertifikasi halal ini juga berdampak positif pada daya saing produk di pasar. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan konsumsi produk halal, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi resmi akan memiliki nilai tambah dibandingkan kompetitor yang mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak melihat proses sertifikasi sebagai beban administratif, melainkan sebagai investasi untuk memperkuat posisi merek di mata publik.
BPKN juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap implementasi aturan ini akan terus dilakukan. Pelaku usaha yang tidak patuh berisiko kehilangan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya dapat menurunkan volume penjualan dan merusak reputasi bisnis mereka. Dengan demikian, sinergi antara kepatuhan regulasi dan pemenuhan hak konsumen menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan terpercaya.
Sertifikasi halal di Indonesia dikelola melalui sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang melibatkan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kewajiban sertifikasi ini mencakup berbagai kategori produk, mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik, guna memastikan seluruh rantai produksi memenuhi kriteria halal yang ditetapkan oleh pemerintah.
