Denny Indrayana memberikan klarifikasi terkait langkah hukum yang ditempuhnya melalui gugatan terhadap Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan bahwa persoalan ijazah yang selama ini ramai diperbincangkan publik bukanlah satu-satunya alasan di balik pengajuan gugatan tersebut.
Menurut Indrayana, substansi dari gugatan yang dilayangkan bukan hanya berfokus pada aspek administratif atau keabsahan dokumen pendidikan semata. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa ada persoalan yang jauh lebih mendasar terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Dalam penjelasannya, Indrayana mengisyaratkan bahwa gugatan ini merupakan upaya untuk menguji konsistensi penerapan aturan hukum dan etika kenegaraan. Baginya, isu konstitusionalitas menjadi poin krusial yang harus diklarifikasi melalui jalur hukum di MK guna memastikan bahwa setiap langkah politik dan administratif pemimpin negara selaras dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945.
Langkah hukum ini diambil sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap jalannya pemerintahan dan proses demokrasi. Dengan membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi, Indrayana berharap adanya kepastian hukum yang transparan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada keraguan mengenai legitimasi dan integritas pejabat publik yang sedang menjabat.
Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. MK berperan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, terutama dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta memutus sengketa kewenangan lembaga negara guna menjamin hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.
