Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi, secara tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan penertiban besar-besaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Fokus utama dari perintah ini adalah pembongkaran bangunan-bangunan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan peruntukannya.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan bahwa seluruh fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan digunakan sesuai dengan fungsi dan regulasi yang berlaku. Penertiban ini berlaku secara menyeluruh di seluruh Lapas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.
Kegiatan pembongkaran bangunan yang tidak sesuai peruntukan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas negara serta menjamin ketertiban administrasi sarana dan prasarana. Dengan demikian, lingkungan pemasyarakatan dapat kembali pada fungsi utamanya dalam mendukung proses pembinaan warga binaan secara optimal.
Upaya penertiban ini juga menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan aset negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.
