Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah Jawa Timur memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang beredar mengenai penutupan fitur monetisasi atau Adsense pada kanal YouTube milik Ipda Purnomo, yang dikenal dengan nama 'Purnomo Belajar Baik'. Pihak DJP menegaskan bahwa tuduhan mengenai adanya petugas pajak yang mendatangi Ipda Purnomo hingga memicu penutupan akun tersebut adalah tidak benar.
Bantahan ini muncul setelah adanya informasi yang menyebutkan bahwa tindakan represif atau kunjungan dari otoritas pajak menjadi alasan di balik keputusan Ipda Purnomo untuk menghentikan layanan Adsense pada konten videonya. DJP Jawa Timur memastikan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan dalam isu tersebut.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai prosedur kerja petugas pajak di lapangan. DJP menekankan pentingnya validasi informasi sebelum menyimpulkan adanya keterkaitan antara tindakan administratif perpajakan dengan keputusan pribadi seorang kreator konten dalam mengelola akun media sosialnya.
Dalam konteks yang lebih luas, pajak bagi kreator konten atau influencer kini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital, DJP terus berupaya mengedukasi para pemilik kanal YouTube dan platform media sosial lainnya mengenai kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari iklan maupun kerja sama merek. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan pajak di sektor ekonomi kreatif yang pertumbuhannya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
