Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Filep Wamafma, menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan di tanah Papua. Menurutnya, diperlukan sebuah pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu guna mengurai benang kusut konflik yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Filep menilai bahwa respons pemerintah selama ini perlu ditingkatkan agar tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi mampu menjangkau akar permasalahan yang sebenarnya. Ia mendorong terciptanya sebuah mekanisme nasional yang terstruktur sebagai landasan dalam mencari solusi jangka panjang bagi stabilitas dan perdamaian di Papua.
Lebih lanjut, urgensi pembentukan mekanisme ini dinilai krusial agar koordinasi antarlembaga negara dalam menangani isu Papua menjadi lebih sinkron. Dengan adanya sistem yang komprehensif, diharapkan setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat Papua secara tepat sasaran.
Upaya mendorong mekanisme nasional ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan efektif. Dengan mengidentifikasi akar masalah secara mendalam, pemerintah diharapkan dapat merumuskan strategi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Papua.
Konflik di Papua merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, mulai dari masalah hak asasi manusia, ketimpangan ekonomi, hingga dinamika politik lokal dan nasional. Wilayah paling timur Indonesia ini memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya yang unik, sehingga pendekatan pembangunan dan keamanan yang diterapkan sering kali menjadi sorotan publik serta organisasi internasional dalam upaya menjaga integritas wilayah NKRI.
