Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyatakan bahwa pihaknya tidak menolak rencana pelaksanaan audit forensik terhadap pengelolaan keuangan haji. Namun, lembaga legislatif tersebut meminta agar proses audit dilakukan dengan landasan dan dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Abidin, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji merupakan hal yang sangat krusial mengingat besarnya dana umat yang dikelola. Oleh karena itu, audit forensik dipandang sebagai langkah yang mungkin diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam tata kelola keuangan tersebut.
Kendati demikian, DPR mengingatkan bahwa audit forensik bukanlah prosedur pemeriksaan rutin biasa. Audit jenis ini biasanya dilakukan apabila terdapat indikasi kuat terjadinya kecurangan atau kerugian negara. Oleh sebab itu, Abidin menekankan pentingnya adanya parameter yang objektif dan alasan yang kuat sebelum audit ini dijalankan, agar prosesnya tidak terkesan sekadar formalitas atau tanpa arah yang jelas.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan hasil yang akurat, sehingga jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, dapat segera diambil tindakan perbaikan yang tepat. DPR berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pengelolaan dana haji demi kepentingan seluruh calon jemaah di Indonesia.
Pengelolaan dana haji di Indonesia merupakan salah satu instrumen keuangan publik terbesar yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kementerian Agama. Dana ini bersumber dari setoran awal calon jemaah yang kemudian diinvestasikan untuk menghasilkan nilai manfaat guna mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Karena melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar, tata kelola keuangan haji selalu menjadi perhatian utama publik dan pengawasan ketat dari lembaga negara untuk mencegah risiko korupsi serta memastikan keberlanjutan dana bagi jemaah di masa depan.
