Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, memberikan reaksi keras terhadap pernyataan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale. Kekecewaan tersebut dipicu oleh tindakan PM Wale yang kembali membawa serta mengangkat isu West Papua dalam forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81.
Menurut Syahrul, langkah yang diambil oleh pemimpin Kepulauan Solomon tersebut sangat tidak tepat dan tidak sepatutnya dilakukan dalam forum internasional resmi seperti UNGA. Pihak DPR menilai bahwa tindakan tersebut mengabaikan prinsip kedaulatan negara dan hubungan diplomatik yang seharusnya dijaga antarnegara anggota PBB.
Kecaman ini muncul sebagai bentuk respons tegas pemerintah Indonesia melalui parlemen terhadap upaya pihak asing yang mencoba menginternasionalisasi masalah dalam negeri Indonesia. BKSAP menekankan bahwa stabilitas dan kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua, adalah hal yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati oleh seluruh negara di dunia.
Lebih lanjut, langkah diplomatik dianggap sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan, dibandingkan dengan membawa isu sensitif ke panggung dunia yang berpotensi menciptakan mispersepsi global terhadap kondisi aktual di lapangan. DPR berharap agar negara-negara sahabat dapat lebih menghormati integritas teritorial Indonesia demi menjaga perdamaian dan kerja sama kawasan di Pasifik.
Sebagai informasi, Sidang Umum PBB merupakan forum tahunan tertinggi di mana para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas isu-isu global mulai dari perdamaian, keamanan, hingga pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hubungan internasional, isu kedaulatan wilayah seringkali menjadi topik sensitif yang dapat memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi suatu kawasan, terutama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik.
