Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, mengusulkan agar Bank Indonesia (BI) menginisiasi sebuah mekanisme baru yang memanfaatkan riwayat transaksi QRIS sebagai salah satu instrumen analisis bagi sektor perbankan. Langkah strategis ini diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan dengan lebih mudah.
Selama ini, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala dalam mendapatkan pinjaman modal dari bank karena keterbatasan dokumen keuangan yang formal atau kurangnya riwayat kredit yang tercatat. Dengan mengintegrasikan data transaksi digital melalui QRIS, bank dapat memiliki basis data yang lebih akurat dan aktual mengenai arus kas serta volume penjualan harian seorang pedagang.
Fathi menilai bahwa digitalisasi pembayaran yang telah masif melalui QRIS seharusnya tidak hanya berhenti pada kemudahan transaksi, tetapi juga bisa dikonversi menjadi data yang bernilai ekonomi bagi pelaku usaha. Jika riwayat transaksi digital ini diakui sebagai bukti kapasitas finansial, maka proses penilaian kredit (credit scoring) akan menjadi lebih inklusif dan efisien.
Melalui pendekatan ini, pelaku usaha kecil yang selama ini tidak memiliki laporan keuangan teratur namun memiliki perputaran uang yang aktif melalui QRIS, dapat membuktikan kelayakan kredit mereka di mata perbankan. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat struktur modal UMKM di Indonesia agar lebih resilien terhadap tantangan ekonomi.
Penggunaan QRIS sebagai basis analisis pembiayaan juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital ekonomi nasional. Dengan data yang transparan dan terukur, risiko kredit macet bagi perbankan diharapkan dapat diminimalisir karena analisis didasarkan pada aktivitas transaksi riil yang terjadi di lapangan.
