Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, memberikan analisis mendalam terkait penerapan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Menurutnya, mekanisme baru ini secara mendasar mengubah cara pemungutan pajak atas transaksi digital yang berasal dari luar negeri dengan menggeser titik pungutannya ke dalam jalur pembayaran domestik.
Dalam pandangannya, langkah ini merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pajak atas konsumsi produk atau layanan digital dari luar negeri dapat terintegrasi dengan lebih efektif dalam sistem keuangan nasional. Dengan mengintegrasikan pungutan pajak langsung pada kanal pembayaran dalam negeri, pemerintah berupaya menutup celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini menjadi tantangan dalam ekonomi digital yang bersifat lintas batas.
Josua menjelaskan bahwa perubahan jalur pemungutan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada kepatuhan pelaporan dari penyedia layanan luar negeri, sistem ini memanfaatkan infrastruktur pembayaran yang sudah ada di dalam negeri untuk memotong pajak secara otomatis saat transaksi terjadi.
Implementasi SPP-TDLN ini diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi pelaku usaha dalam negeri yang selama ini sudah patuh membayar pajak, dibandingkan dengan perusahaan digital asing yang mungkin belum terjangkau secara maksimal oleh sistem perpajakan nasional. Dengan demikian, terdapat level playing field atau kesetaraan peluang bagi semua pelaku usaha, baik lokal maupun global, yang beroperasi di pasar Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, ekonomi digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat pintar di seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ini mendorong pemerintah untuk terus memperbarui regulasi perpajakan agar tetap relevan dengan model bisnis modern, terutama dalam menghadapi tantangan pajak atas layanan digital lintas batas yang menjadi tren global di berbagai negara.
