Rencana pemerintah untuk memperkenalkan lapisan (layer) cukai rokok baru guna menarik produk rokok ilegal masuk ke jalur legal menuai kritik dari kalangan ekonom. Kebijakan ini dinilai memiliki risiko yang cukup signifikan, terutama terkait potensi penurunan penerimaan negara dari sektor cukai.
Kekhawatiran utama yang muncul adalah terjadinya fenomena 'down trading'. Kondisi ini terjadi ketika konsumen beralih dari produk rokok dengan harga lebih mahal ke produk yang harganya lebih murah akibat adanya penyesuaian struktur cukai. Pergeseran perilaku konsumen ini diprediksi akan berdampak negatif pada total setoran cukai yang masuk ke kas negara, karena volume penjualan mungkin tetap, namun nilai pajak per unitnya menurun.
Strategi pemerintah yang ingin melegalkan rokok ilegal melalui penyediaan layer cukai yang lebih terjangkau dianggap sebagai langkah yang berisiko. Alih-alih meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh, kebijakan ini justru dikhawatirkan akan merusak struktur pasar yang sudah ada. Para pelaku industri rokok legal yang berada di lapisan harga menengah ke atas berpotensi kehilangan pangsa pasar karena konsumen mencari alternatif yang lebih ekonomis namun tetap legal.
Oleh karena itu, para ekonom menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan cukai. Diperlukan analisis mendalam mengenai dampak ekonomi makro dan mikro agar upaya pemberantasan rokok ilegal tidak justru menjadi bumerang yang menggerus pendapatan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan salah satu instrumen fiskal penting bagi pemerintah Indonesia yang berfungsi ganda, yakni sebagai sumber pendapatan negara sekaligus alat pengendali konsumsi rokok untuk alasan kesehatan masyarakat. Pengelolaan cukai ini selalu menjadi isu sensitif karena harus menyeimbangkan kepentingan antara penerimaan kas negara, keberlangsungan industri tembakau, dan upaya penurunan prevalensi perokok di Indonesia.
