Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) secara resmi meminta pemerintah pusat untuk segera merealisasikan usulan pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia. Desakan ini muncul sebagai respons atas berbagai kendala administratif dan pelayanan publik yang terjadi akibat luasnya cakupan wilayah administratif yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia pengelola.
Menurut Forkonas PP DOB, luasnya wilayah suatu daerah yang tidak dibarengi dengan intensitas pengawasan dan jangkauan pelayanan yang memadai seringkali menjadi pemicu munculnya berbagai permasalahan sosial dan hukum. Kondisi ini dinilai menghambat efektivitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil atau perbatasan.
Sebagai contoh konkret untuk memperkuat urgensi pemekaran ini, Forkonas menyoroti berbagai kasus pertanahan yang terjadi di wilayah Bogor. Tingginya konflik lahan dan permasalahan administrasi pertanahan di daerah tersebut dianggap sebagai bukti nyata bahwa rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat mengakibatkan pengawasan yang lemah. Hal ini kemudian memicu munculnya sengketa tanah yang berkepanjangan dan sulit terselesaikan dengan cepat.
Dengan adanya pemekaran wilayah, diharapkan koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi lebih erat. Selain itu, pembagian wilayah administratif yang lebih kecil diyakini dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses pembangunan infrastruktur, serta memastikan distribusi bantuan dan layanan dasar pemerintah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata.
Secara umum, pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan bagian dari strategi desentralisasi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai penjuru tanah air, meskipun dalam implementasinya sering kali menghadapi tantangan terkait kesiapan anggaran dan sumber daya manusia.
